Beranda / Vendor / PT, BUMI KARSA

Detail Vendor

Detail Vendor

PT, BUMI KARSA

Ringkasan performa vendor dari 2020 sampai 2027, termasuk tingkat menang dan riwayat tender publik yang diikuti.

Cakupan analitik saat ini: Tender, periode 2020-2027.

Tingkat menang keseluruhan1,4%

2 menang dari 139 partisipasi tender.

Alias vendorCV. BUMI KARSA, PT, BUMI KARSA
Tahun aktif7
Nilai menang totalRp 422.054.663.565
Rata-rata nilai menangRp 211.027.331.782
Partisipasi139

Total tender yang diikuti.

Menang2

Tingkat menang 1,4%

Periode analitik2020-2027

Data tersedia sejak 2020.

Riwayat cocok139

Menampilkan 1-25 pada halaman ini.

Tingkat menang per tahun

TahunPartisipasiMenangTingkat menangTotal nilai menang
2020000,0%Rp 0
20217611,3%Rp 109.808.897.000
20221500,0%Rp 0
2023500,0%Rp 0
20241400,0%Rp 0
20254312,3%Rp 312.245.766.565
20262414,2%Rp 312.245.766.565
20272314,4%Rp 312.245.766.565

Riwayat tender vendor

Menampilkan 1-25 dari 139 partisipasi. Ringkasan di atas dihitung dari seluruh cakupan analitik yang sama, bukan hanya baris pada halaman ini.

PaketStatusWilayahInstansiDiumumkanNilai menangSumber
Pembangunan Jalan KSPEAN Wanam - Muting Segmen IKalahKementerian Pekerjaan Umum693944/PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA SELATAN6 Feb 2026, 07.00-Buka sumber
Pembangunan Drainase Kota MalangKalahKementerian Pekerjaan UmumSNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BRANTAS26 Nov 2025, 07.00-Buka sumber
Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi DKI JakartaKalahKementerian Pekerjaan Umum69129217 Nov 2025, 07.00-Buka sumber
Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan di Ibu Kota Nusantara Tender UlangKalahOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Otorita Ibu Kota Nusantara22 Sep 2025, 07.00-Buka sumber
Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR I di Ibu Kota Nusantara Tender UlangKalahOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Otorita Ibu Kota Nusantara22 Sep 2025, 07.00-Buka sumber
Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR II di Ibu Kota Nusantara Tender UlangKalahOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Otorita Ibu Kota Nusantara22 Sep 2025, 07.00-Buka sumber
Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna di Ibu Kota Nusantara Tender UlangKalahOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Otorita Ibu Kota Nusantara22 Sep 2025, 07.00-Buka sumber
Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPD di Ibu Kota Nusantara Tender UlangKalahOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Otorita Ibu Kota Nusantara22 Sep 2025, 07.00-Buka sumber
Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Masjid di Ibu Kota Nusantara Tender UlangKalahOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Otorita Ibu Kota Nusantara22 Sep 2025, 07.00-Buka sumber
Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga MPR dan Bangunan Pendukung di Ibu Kota Nusantara Tender UlangKalahOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Otorita Ibu Kota Nusantara22 Sep 2025, 07.00-Buka sumber
Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Batavia Dinas Teknis JatibaruKalahProvinsi DKI JakartaDINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN8 Sep 2025, 07.00-Buka sumber
Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Minum Evaluasi Prakualifikasi UlangKalahOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Otorita Ibu Kota Nusantara21 Agu 2025, 07.00-Buka sumber
Pembangunan Bangunan/Kantor PendukungKalahOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Otorita Ibu Kota Nusantara13 Agu 2025, 07.00-Buka sumber
Pembangunan Embung KIPP 1CKalahOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Otorita Ibu Kota Nusantara7 Agu 2025, 07.00-Buka sumber
Pembangunan Embung KIPP 1BMenangOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Otorita Ibu Kota Nusantara7 Agu 2025, 07.00Rp 312.245.766.565Buka sumber
Pembangunan Kolam RetensiKalahOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Otorita Ibu Kota Nusantara7 Agu 2025, 07.00-Buka sumber
Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1AKalahOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Otorita Ibu Kota Nusantara5 Agu 2025, 07.00-Buka sumber
Pembangunan Jalan Kawasan Kompleks LegislatifKalahOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Otorita Ibu Kota Nusantara2 Agu 2025, 07.00-Buka sumber
Pembangunan Jalan Kawasan Kompleks YudikatifKalahOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Otorita Ibu Kota Nusantara1 Agu 2025, 07.00-Buka sumber
Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Masjid di Ibu Kota Nusantara Tender GagalKalahOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Otorita Ibu Kota Nusantara1 Agu 2025, 07.00-Buka sumber
Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan di Ibu Kota Nusantara Tender GagalKalahOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Otorita Ibu Kota Nusantara1 Agu 2025, 07.00-Buka sumber
Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga MPR dan Bangunan Pendukung di Ibu Kota Nusantara Tender GagalKalahOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Otorita Ibu Kota Nusantara31 Jul 2025, 07.00-Buka sumber
Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPD di Ibu Kota Nusantara Tender GagalKalahOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Otorita Ibu Kota Nusantara31 Jul 2025, 07.00-Buka sumber
Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR II di Ibu Kota Nusantara Tender GagalKalahOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Otorita Ibu Kota Nusantara31 Jul 2025, 07.00-Buka sumber
Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR I di Ibu Kota Nusantara Tender GagalKalahOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)Otorita Ibu Kota Nusantara31 Jul 2025, 07.00-Buka sumber

Halaman 1 dari 6

Segmentasi provinsi

ProvinsiPartisipasiMenangTingkat menang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat6911,5%
Provinsi DKI Jakarta3900,0%
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)2214,6%
Kementerian Pekerjaan Umum400,0%
Provinsi Jawa Timur400,0%
Provinsi Jawa Barat100,0%

Segmentasi instansi

InstansiPartisipasiMenangTingkat menang
Otorita Ibu Kota Nusantara2214,6%
DINAS SUMBER DAYA AIR1600,0%
UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN800,0%
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN500,0%
SNVT PJPA I KALIMANTAN II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH400,0%
Tidak diketahui400,0%
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SERAYUOPAK400,0%
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI GORONTALO300,0%
SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SULAWESI IV PROVINSI SULAWESI TENGGARA300,0%
DINAS PERHUBUNGAN200,0%